Kapolri Jenderal Pol Sutarman diminta untuk menjadikan momentum tertangkapnya dua oknum anggota kepolisian Indonesia oleh Polis Diraja Malaysia, sebagai acuan untuk lebih intensif melakukan pembinaan bagi aparat kepolisian yang ada.
Eaknya jadi polisi, bebas tanpa hambatan kayak jalan tol saja. Entah kenapa yang pemakai bisa lolos untuk menjadi aparat penegak hukum di Indonesia ini.
Pasalnya, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oknum-oknum aparat kepolisian terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, sedikitnya setiap tahun terdapat 200 anggota Polri yang ditindak karena terlibat penyalahgunaan narkoba.
Sebagai langkah maju, kepolisian kata Neta, sudah saatnya melakukan tes urine secara berkala terhadap anggotanya. Terutama yang bekerja di unit narkoba. Langkah pengujian sangat dimungkinkan karena Polri memiliki alat tes urine yang sederhana dan bisa dikontrol atasan langsung.
“Sebaiknya tes urine dilakukan pada Minggu dan Senin pagi. Sebab pada hari Sabtu dan Minggu malam itulah kerap terjadi penyalahgunaan narkoba di tempat-tempat hiburan malam,” katanya.
Meski memiliki alat, namun untuk tes urine kata Neta, kepolisian tetap memerlukan keterlibatan lembaga independen. Agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat.
“Tujuannya agar anggota polri dan institusi Polri terlindungi dari aksi-aksi penyalahgunaan narkoba. Karena makin banyak anggota polri terlibat narkoba, sudah patut diduga jaringan mafia narkoba telah masuk begitu dalam ke kalangan tertentu di kepolisian,” katanya.
Neta menilai, tanpa disadari oleh polri, jaringan mafia narkoba sudah merongrong dan memecundangi institusi kepolisian yang seharusnya bersih dari praktik-praktik penyalahgunaan narkotika.
“Kasus tertangkapnya 2 oknum anggota Polri di Malaysia makin menguatkan indikasi ini. Dengan iming-iming uang dan fasilitas, para mafia narkoba sudah memerdaya anggota Polri. Situasi ini harus dicermati Kapolri,” katanya.
Karena itu Neta menilai penelitian dan penelusuran perlu dilakukan Polri untuk mengetahui sejauh mana anggotanya menjadi budak narkoba. Selain itu, tindakan tegas, berupa pemecatan juga harus dilakukan kapolri terhadap anggota yang terlibat narkoba.
Menurutnya, tindakan tegas diperlukan agar ada efek jera. Karena selama ini masih ada sikap toleransi yang tinggi di kalangan elit polri untuk memaafkan polisi-polisi yang bermasalah. Akibatnya, anggota polri tersebut terus menerus mempermalukan dirinya dan institusinya.
sumber: jpnn.com
Eaknya jadi polisi, bebas tanpa hambatan kayak jalan tol saja. Entah kenapa yang pemakai bisa lolos untuk menjadi aparat penegak hukum di Indonesia ini.
Pasalnya, penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oknum-oknum aparat kepolisian terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, sedikitnya setiap tahun terdapat 200 anggota Polri yang ditindak karena terlibat penyalahgunaan narkoba.
Sebagai langkah maju, kepolisian kata Neta, sudah saatnya melakukan tes urine secara berkala terhadap anggotanya. Terutama yang bekerja di unit narkoba. Langkah pengujian sangat dimungkinkan karena Polri memiliki alat tes urine yang sederhana dan bisa dikontrol atasan langsung.
Meski memiliki alat, namun untuk tes urine kata Neta, kepolisian tetap memerlukan keterlibatan lembaga independen. Agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat.
“Tujuannya agar anggota polri dan institusi Polri terlindungi dari aksi-aksi penyalahgunaan narkoba. Karena makin banyak anggota polri terlibat narkoba, sudah patut diduga jaringan mafia narkoba telah masuk begitu dalam ke kalangan tertentu di kepolisian,” katanya.
Neta menilai, tanpa disadari oleh polri, jaringan mafia narkoba sudah merongrong dan memecundangi institusi kepolisian yang seharusnya bersih dari praktik-praktik penyalahgunaan narkotika.
“Kasus tertangkapnya 2 oknum anggota Polri di Malaysia makin menguatkan indikasi ini. Dengan iming-iming uang dan fasilitas, para mafia narkoba sudah memerdaya anggota Polri. Situasi ini harus dicermati Kapolri,” katanya.
Karena itu Neta menilai penelitian dan penelusuran perlu dilakukan Polri untuk mengetahui sejauh mana anggotanya menjadi budak narkoba. Selain itu, tindakan tegas, berupa pemecatan juga harus dilakukan kapolri terhadap anggota yang terlibat narkoba.
Menurutnya, tindakan tegas diperlukan agar ada efek jera. Karena selama ini masih ada sikap toleransi yang tinggi di kalangan elit polri untuk memaafkan polisi-polisi yang bermasalah. Akibatnya, anggota polri tersebut terus menerus mempermalukan dirinya dan institusinya.
sumber: jpnn.com
Tag :
Berita
